MAKALAH TENTANG SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM MASYARAKAT MADANI



PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Wacana masyarakat madani yang sudah menjadi arus utama dewasa ini, baik di lingkungan masyarakat, pemerintah, dan akademisi, telah mendorong berbagai kalangan untuk memikirkan bagaimana perkembangan sektor-sektor kehidupan di Indonesia yang sedang dilanda reformasi itu dapat diarahkan kepada konsep masyarakat madani sebagai acuan baru.
Dalam perkembangan wacana tersebut bidang ekonomi agaknya belum mendapatkan perhatian. Di bidang ini, yang masih menjadi acuan utama adalah konsep demokrasi ekonomi, Ekonomi Pancasila, dan akhir-akhir ini, ekonomi rakyat. Pertanyaannya adalah, apa kaitan konsep ekonomi madani dengan konsep-konsep yang juga masih ramai diperbincang kan itu? Salah satu masalah yang timbul dalam wacana baru tersebut adalah bahwa konsep masyarakat madani itu sendiri masih berada dalam proses pencarian.
B.     Rumusan Masalah
Bagaimana system ekonomi kerakyatan dalam masyarakat madani ?











PEMBAHASAN

A.  SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1.      Pengertian sistem
Istilah sistem merupakan istilah dari bahasa yunani  system  yang  artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut J.C. Hinggins sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.
2.      Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial
1.Berdaulat di bidang politik
2. mandiri di bidang ekonomi
3. berkepribadian di bidang budaya
Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial
1. penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi
2.pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural
3. pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi
Sekilas tentang Sistem Ekonomi Kerakyatan
Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan
1.      Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
2.      Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
3.      Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
4.      Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.








B. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah artinya memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.” (lapisandariaktivitassukarela yang manamengambiltempat di luarpemerintahdanpasar)
Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya.
Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang mengembangkan dan menetapkan pola hidup sosial-politik-budayadengan pranata kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisikdan mental masyarakat (atau yang dapat meningkatkan harkan dan martabat manusia). Masyarakat madani ialah suatumasyarakat atau gerakan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghendaki perubahan dari kondisi hidup ‘tidakmanusiawi’ (karena kebutuhan fisik dan nonfisik tidak terpenuhi) menjadi kondisi hidup yang manusiawi (dengan tatananekonomi, politik, dan sosial budaya yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan tisik dan mentalnya sebagai manusia yangberadab) (Saparinah Sadli, 1998).
Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.


B.     MASYARAKAT MADANI
1.      Pengertian Masyarakat Madani
Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau konsep “civil society”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad.
Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata “societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civil society berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond, 2003: 278).Antara Masyarakat Madani dan Civil Society sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”. Menilik dari subtansi civil society lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya.Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah (A. Syafii Maarif, 2004: 84).
2.    Ciri-ciri masyarakat madani
Masyarakat madani (civil society) sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela. Substansi civil society mencangkup lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang sangat luas baik formal maupun non formal yang meliputi bidang ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan informasi, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), pembangunan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Menurut Hikam ada empat ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut :
1.    Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2.    Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.
3.    Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara.
4.    Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.
Adapun Ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut:
1.    Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.
2.    Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.
3.    Ada toleransi yang tinggi
4.    Adanya kepastian hukum.
Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut :
1.    Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia
2.    Kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku.
3.    Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara.
4.    Masih kurangnya perangkat hukum.
5.    Masih rendahnya sumber daya manusia bila dibandingkan dengan negara lain.
Upaya Yang Dilakukan Antara lain sebagai berikut :
1.    Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak angkat perusahaan.
2.    Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.
3.    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
4.    Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial.
5.    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan.
6.    Mengembangkan media komunikasi politik di berbagai lingkungan kerja.
7.    Menanamkan sikap positif pada proses demokratisasi di Indonesia pada setiap warga negara.Prasyarat masyarakat madani sbb:
a.      Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
b.      Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
c.       Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
d.      Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
e.       Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
f.       Terselenggaranya system pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,hokum dan social berjalan secara produktif dan berkeadilan social.
g.      Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.
Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992).
C.  SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM MASYARAKAT MADANI
Koperasi adalah salah satu bentuk konkrit dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan, koperasi sangat berpotensi untuk berkembang sebagai bangun perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah serta membantu dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Hal ini menunjukan bahwa koperasi memiliki potensi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada satu sisi pengembangan koperasi telah banyak membuahkan hasil. Tetapi dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya koperasi ternyata masih jauh tertinggal. Ketertinggalan ini disebabkan oleh kendala – kendala yang berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat perkembangan koperasi meliputi faktor profesionalitas pengelolaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor iklim politik ekonomi nasional yang kurang kondusif serta tingkat persaingan yang ketat dengan badan usaha lainnya.
1.      Kebijakan Pemerintah yang Dapat Meningkatkan Ekonomi
Kerakyatan Melalui Pembukaan Usaha Kecil
Karena peranan faktor produksi tenaga kerja di sektor industri dan kerajinan merupakan permintaan turunan dari output industri kecil dan kerajinan, maka tergusurnya pasar output industri kecil dan kerajinan tersebut akan mematikan sebagian potensi penyerapan tenaga kerja. Upaya yang nyata dari pemerintah untuk melindungi industri kecil dan kerajinan baik di pasar output maupun input dalam persaingan dengan industri besar dan menengah nyaris tidak ada. Perlindungan ini sangat diperlukan oleh industri kecil dan kerajinan, mengingat output dari industri kecil yang beragam ini masih dibutuhkan oleh mayoritas konsumen lapisan bawah. Penggunaan bahan mentah domestik yang dihasilkan oleh sektor tradisional seperti pertanian, tambang dan galian amat kurang, baik sebagai input antara atau yang masih harus diolah lagi dalam proses produksi maupun untuk konsumsi akhir. Penggunaan “local content” yang rendah ini karena pertimbangan efisiensi teknis yang rendah, sehingga menggunakan jalur impor untuk memiliki kebutuhan tersebut. Akibatnya usaha peningkatan produksi sektor tradisional tidak memperoleh insentif untuk berkembang. Padahal sektor tradisional seperti pertanian, tambang dan galian, serta sektor informal pada hakekatnya merupakan potensi ekonomi rakyat.
Sedangkan yang dimaksud dengan tradisional yaitu usaha kecil yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, atau berkaitan dengan seni budaya. Pemberdayaan usaha kecil dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan pemberdayaan usaha kecil secara mikro adalah agar mereka dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sedangkan tujuan makro yang ingin dicapai adalah meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan pendapatan, agar usaha kecil mampu mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.
2.      Masyarakat Ekonomi Yang Madani
Berkaitan dengan ciri masyarakat ekonomi yang madani di Indonesia, maka pelaku ekonomi dalam sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia seyogianya bersifat pluralistis. Paling tidak ada tiga pelaku ekonomi utama yang harus diberi kesempatan untuk berkembang secara bersama-sama, yaitu perusahaan-perusahaan swasta (private enterprise), termasuk di dalamnya, perusahaan keluarga (family enterprises), koperasi dan perusahaan negara (state enterprise). Dalam hal ini negara dan pasar mengemban misi bersama-sama memodernisasi ketiga entitas ekonomi di atas. Peran negara selama ini yang picking on the winners harus dikurangi atau bahkan harus dihilangkan. Pasarlah yang akan menguji eksistensi dan peranan ketiga entitas di atas. Proses modernisasi pelaku-pelaku ekonomi sejalan dengan azas pluralisme yang berlaku di bidang-bidang politik, sosial, dan budaya.
Upaya perwujudan masyarakat madani akan menghadapi hambatan dan tantangan dari pihak-pihak yang selama masa ordeSoeharto diuntungkan oleh ketimpangan kepemilikan asset dan sistem politik yang otoriter. Hambatan juga datang daribagian masyarakat sendiri yang beranggapan bahwa pengembangan masyarakat madani dikhawatirkan memberikankesempatan yang terlalu besar kepada umat Islam sebagai mayoritas mendominasi politik dan mungkin selanjutnyaperekonomian. Tantangan ini harus kita hadapi baik secara persuasif dengan semakin kita memberikan argumentasi kuat danrasional tentang pentingnya masyarakat madani yang tidak hanya menguntungkan bagian masyarakat tertentu tetapi jugaseluruh bangsa Indonesia, meskipun istilah madani sesungguhnya diambil dari kata madinah, sebuah kota yang dibentuk olehMuhammad SAW yang mempunyai makna sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban (agama), yang meninggalkan tradisi jahiliyah. Madinah yang semula bernama Yastrib (di masa Rasulullah SAW) merupakan figur tatanan masyarakatideal yang benar-benar sesuai dengan namanya.
Berbagai upaya yang telah dan sedang ditempuh oleh pengambil kebijakan (pemerintah) untuk keluar dari krisis ini agaknyamasih akan menghantam tembok hambatan yang cukup tebal. Hal ini dikarenakan kaca mata pandang yang dipakai olehpemerintah belum lagi menggunakan kaca mata rakyat kecil yang notabene adalah bagian terbesar dari masyarakatIndonesia. Upaya pembenahan sektor ekonomi, baik melalui pembayaran utang swasta, pembatasan jumlah uangdisetor untuk bank, likuidasi beberapa bank sampai pada ‘aksi’ janji-jani untuk memberikan kredit dengan cara yang mudahkepada koperasi dan usaha kecil tanpa mempertimbangkan kondisi anggaran, tidak akan pernah menyentuh akarpermasalahan karena memang akar masalah itu tidak berani disentuh. Intinya menurut saya adalah pada moral hazard,minimal korupsi. Tak mungkin rasanya berbagai aksi kerakyatan dan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah jikakeinginan untuk menindak pelaku korupsi dan atau membersihkan instansi dari praktik korupsi hanya dilakukan dengansetengah hati. Karena dengan demikian para koruptor itu akan berpikir bahwa memang hukum kita sangat lemah dan tidakakan mampu menjerat pelaku korupsi ke pengadilan, dan kalaupun diadili maka jumlah uang tebusannya jauh lebih kecildibanding dengan harta hasil korupsi. Seperti halnya tidak mungkin mengupas masalah korupsi -- apalagi berusaha untuk membasminya tanpa menengok pada sistem birokrasi dan struktur politik yang ada, mengingat korupsi memang salah satubentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
3.       Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Perlu digaris bawahi bahwa ekonomi kerakyatan tidak bisahanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam system ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar member perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.  Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political will), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil (saya tidak membuat penilaian terhadap sistem JPS), adalah sesuatu kekeliruan besar dalam  perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktekm embagi-bagi uangkepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat kecil  sendiri (Bandingkan dengan pendapat Ignas Kleden, 2000).    Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan affirmative action.  Aksi membagi-bagi uang  secara tidak sadar menyebabkan usaha kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud.  Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek affirmative actiona dalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukancash money/cash material.  Jika  pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah selama mas aorde baru kembali akan terulang.  Tidak terjadi proses pendewasaan (maturity) dalam ragaan bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi yang menjadi target affirmative actionpolicy.  Bahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang bersifat  counter-productive, karenaasumsiawal yang dianut adalah usaha kecil-menengah dan koperasi yang merupakan cirri ekonomi kerakyatan Indonesia tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya.  Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artificial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar.  Modal dasar yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuh kembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang sehat.  Bukan sebaliknya ditiadakan dengan menciptakan ketergantungan model barupa pada kebijakan keberpihakan dimaksud.
Selanjutnya, pemerintah harus mempunyai ancangan yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan dalam affirmative action policynya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat.  Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat tentang timing dan process di mana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakannya pada usaha kecil-menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat.  Isu ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena sampai saat ini masih banyak pihak (di luar UKM dan  Koperasi) yang memanfaatkan momen keberpihakan pemerintah ini sebagai free-rider.  Justru kelompok ini yang enggan mendorong adanya proses phasing-out untuk mengkerasi mekanisme pasar yang sehat dalam rangka mendorong keberhasilan program ekonomi kerakyatan.  Kita semua masih mengarahkan seluruh energy untuk mendukung program keberpihakan pemerintah pada UKM dan koperasi sesuai dengan tuntutan TAP MPR.  Tapi kita lupa bahwa ada tahapan lainnya yang pentingdalam program keberpihakan dimaksud, yaitu phasing-out process yang harus pula dipersiapkan sejakawal.  Kalau idak, maka sekali lagi kita akan mengulangi kegagalan yang sama seperti apa yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru.















PENUTUP
A.    Kesimpulan
ekonomi kerakyatan dalam masyarakat madani sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini terbukti dengan didirikanya koprasi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat madani. Koperasi adalah bentuk kongkrit dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan dalam masyarakat madani. Koprasi sangat berpotensi berkembang sebagai bangun perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan  usaha golongan ekonomi lemah, serta membantu dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman.  
B.     Saran
A.    Saran kepada pemerintah :
1.         Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya
2.          Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition)
3.          Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah
4.         Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap
5.         Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.

B.     Saran kepada masyarakat :
1.      Jangan pernah takut menyalurkan aspirasi terhadap pemerintah
2.      Masyarakat hendaknya selalu berpartisipasi dalam perekonomian yang demokrasi agar tercipta masyarakat yang madani
3.      Masyarakat diharapkan selalu mengawasi kinerja pemerintah, agar tidak tejadi KKN.



























DAFTAR PUSTAKA
Tara, AzwirDainy, 2001, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Nuansa Madani, Jakarta.

Asy’arie, Musa. 2001, Keluar dari Krisis Multi Dimensi, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.

Kleden, Ignas. 2000, Persepsi dan Mispersepsi tentang Pemulihan Ekonomi Indonesia, Pokok-Pokok pikiran dalam Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Tim Icce UIN Jakarta. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Prenada Media: Jakarta.


Suharto, Edi. 2002. Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan. STKS Bandung: Bandung.




Share this article :
 

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Pieka - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger